Prabumulih~Brantas.News
10 Juni 2026 ratusan tenaga kesehatan RSUD Prabumulih resah. Dalam 4 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang signifikan akibat 3 kebijakan yang datang bersamaan.
Sejak Perwali Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2026 tentang Remunerasi BLUD RSUD ditetapkan 19 Februari 2026, alokasi jasa pelayanan untuk nakes resmi turun dari 49% menjadi 35% dari pendapatan jasa.
“Dulu jasa BPJS Februari 2025 masih 49%, bisa bantu buat bayar cicilan. Sekarang Februari 2026 cuma 35% tapi realisasinya dibayar Mei cuma 1,5%. Dipotong 2 kali,peraturannya turun, realisasinya hilang,” keluh salah satu perawat yang enggan disebut namanya.
Penurunan 14% ini terasa berat karena beban kerja nakes tidak berkurang. Pasien BPJS tetap membludak, shift malam tetap jalan, risiko tetap sama.
Menanggapi hal ini, Ketua WRC Prabumulih Pebrianto menegaskan“Pasal 7 Perwali 13/2026 itu perintah Walikota. 35% dari pendapatan jasa wajib untuk remunerasi nakes. Kalau pendapatan Februari Rp47 juta, maka hak nakes Rp16,4 juta. Tapi yang dibayar cuma Rp735 ribu. Perhitungan selisih Rp15,7 juta kami meminta APH mengusut pertanggungjawabannya"Tegas Febri
Di tengah turunnya persentase jasa, nakes juga dikejutkan potongan Tukin Mei 2026 yang melonjak Rp500.000 hingga Rp1.200.000 per orang.
“Kami paham ada pajak PNS. Tapi kenapa tiba-tiba ada Pajak TER? Katanya TER nasional, tapi teman di Dinsos cuma dipotong Rp15.000. Kami Rp1.200.000. Bedanya 100x lipat. Dijelaskan juga nggak. Tanya ke keuangan jawabnya muter-muter soal Gaji 13” ujar nakes lain.
Kebingungan makin menjadi karena Gaji 13 Juni 2026 yang seharusnya bebas pajak karena Ditanggung Pemerintah sesuai PMK 39/2025, justru disebut-sebut jadi penyebab pajak Tukin Mei naik.
Terpisah .Suandi, Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC Sumsel, menyampaikan “Kami sudah menerima pengaduan dari 400 nakes RSUD Prabumulih. Mereka bukan anti pajak. Tapi tolong jelaskan kenapa TER kami 100x lipat dari Dinsos. PMK 168/2023 Pasal 3 ayat 3 sudah jelas: Gaji 13 DTP gak boleh masuk hitung TER. Kenapa di RSUD masuk? WRC Sumsel minta KPP Pratama turun langsung kasih simulasi ke nakes. Jangan nakes yang disuruh paham rumus, tapi bukti potong 1721-A1 aja nggak dikasih sampai hari ini.”ujarnya
Kombinasi jasa susut 14% + pajak Tukin melonjak + keterlambatan bayar jasa BPJS 3 bulan membuat take home pay nakes turun rata-rata 40% dibandingkan tahun lalu.
"Kami bukan nolak Perwali. Tapi tolonglah, kalau mau turunkan 49% ke 35% kasih dulu sosialisasi. Kalau mau berlakukan TER, kasih simulasi. Jangan tiba-tiba gaji dipotong sejuta tapi kami tidak ngerti salahnya dimana," kata salah satu perawat.
WRC Prabumulih menambahkan temuan hukum:“Ada 2 dugaan pidana kuat di sini. Pertama, penggelapan Jasa BPJS Rp15,7 juta jalur Perwali 13/2026 dan Permendagri 79/2018. Kedua, rekayasa dugaan kesalahan hitung TER dengan memasukkan Gaji 13 DTP ke penghasilan bruto melanggar PMK 168/2023 Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 39 UU KUP. Total potensi kerugian 400 nakes Rp474 juta per bulan. Kami akan menyiapkan laporan ke Kajari dan KPP.
Transparansi Perwali 13/2026 Audit terbuka realisasi Pasal 7 ayat 1. Buka data pendapatan jasa dan realisasi 35% tiap bulan.
Sosialisasi Pajak TER, KPP Pratama wajib hadir ke RSUD menjelaskan selisih potongan Rp1,2 juta vs Rp15 ribu. Serahkan Bukti Potong 1721-A1 ke seluruh nakes sesuai PMK 168/2023 Pasal 12.
Konsistensi Aturan ,Hentikan praktik memasukkan Gaji 13 DTP ke hitung TER Tukin. Patuhi PMK 168/2023 dan PMK 39/2025.merupakan tuntutan yang akan disampaikan WRC mendatang
Suandi, Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC Sumsel, menutup
"WRC Sumsel akan kawal kasus ini. Nakes kerja pasien rawat, bukan ngurusin rumus pajak. Tapi kalau hak 400 nakes diambil tanpa penjelasan, kami wajib bersuara.
Red ( TJ )
"BERITA TERAKTUAL DAN TERPERCAYA "
